Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Martin Manurung menyatakan bahwa konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus menaruh perhatian serius pada rumusan Pasal yang mengatur Dana Abadi Royalti.
Martin menilai, substansi pasal tersebut harus dirumuskan secara tegas, terutama untuk membedakan aspek pengelolaan imbal hasil dengan penggunaan imbal hasil agar polemik terkait royalti tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Yang masih perlu diperjelas adalah pengaturan pengelolaan imbal hasil, karena pengelolaan imbal hasil berbeda dengan penggunaan imbal hasil. Pengelolaan imbal hasil itu sendiri tetap memerlukan mekanisme pengelolaan yang jelas,” kata Martin dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu, 14 Februari 2026 di Jakarta.
Tak hanya itu, Martin juga turut menyoroti perlunya dasar hukum pelaksana yang jelas agar pengelolaan dana tidak dilakukan secara sembarangan untuk menjaga pokok dana tetap utuh sekaligus menghasilkan manfaat optimal.
Menurutnya, bentuk regulasi turunan yang paling tepat untuk mengatur teknis pelaksanaan. Panja mempertimbangkan batasan materi muatan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri agar struktur norma tetap selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan dana oleh KMKN ini harus memiliki aturan yang jelas. Sebab jika tidak diatur, dana bisa saja ditempatkan sembarangan pada instrumen keuangan berisiko. Itu tentu bisa menimbulkan kekacauan,” terangnya.
Martin menjelaskan, pasal-pasal yang akan diatur nantinya harus memuat pengelolaan Dana Abadi Royalti, mulai dari mekanisme pengelolaan, prinsip tata kelola, hingga penggunaan imbal hasil.
“Untuk ketentuan lanjutannya nanti, akan lebih tepat diatur dalam regulasi Peraturan Menteri, agar tetap berada dalam koridor undang-undang,” pungkasnya.
Sumber: kosadata.com
Editor: Restu Halif
