“Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh. Tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?” kata Martin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/8/2021).
Pimpinan Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Partai NasDem itu meminta pemerintah pusat terbuka perihal ketersediaan vaksin Corona di daerah.
Martin kemudian menyinggung perihal aturan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri. Di mana, setiap pelaku perjalanan harus memiliki kartu vaksin minimal dosis pertama.
“Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi,” tegas Martin.
Legislator NasDem daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu mengingatkan ketersediaan stok vaksin di daerah mempengaruhi realisasi program percepatan vaksinasi pemerintah. Jangan sampai, kata dia, ketika masyarakat sudah mau, vaksinnya justru tidak ada.
“Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi, ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah,” pungkas Martin.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya mengakui stok vaksin yang ada saat ini belum mencukupi untuk seluruh sasaran kebutuhan. Juru bicara Kemenkes bidang vaksinasi dr Siti Nadia Tarmizi menyebut jumlah vaksin yang sudah tiba di Indonesia baru 150 juta dosis, dari total kebutuhan 426 juta dosis.
“Vaksin yang kita terima tentunya belum mencukupi untuk memberikan vaksin kepada seluruh sasaran dari kebutuhan 426 juta dosis. Yang sudah tiba baru 150 juta dosis, sehingga baru bisa 30 persen dari sasaran yang tersedia dengan stok yang ada saat ini,” ungkap Siti kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).
Sumber : news.detik.com Penulis : zak/imk
