JAKARTA (6 Agustus): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung meminta agar Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Kemenkop-UKM) memberikan program-program dukungan terhadap UMKM.
Hal tersebut diungkapkan Martin terkait diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Menurut Martin, sektor UMKM tidak kebal dari kebijakan PPKM, karena sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki pangsa 99.99% dari total populasi pelaku usaha di Indonesia, menjadi sektor paling rentan.
“Satu sisi mereka harus memastikan keberlangsungan usahanya, namun di sisi lain juga mereka harus melindungi kesehatannya,” ujar Legislator NasDem itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8).
Ketua DPP NasDem itu juga menerangkan, ketika rapat dengan Menkop-UKM, jauh sebelum penerapan PPKM, dia sudah meminta agar BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) atau yang sering dijuluki BLT Usaha Mikro itu dilanjutkan dan ditambah.
“Sebab kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian dan ritel-ritel juga tutup yang menandakan bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih,” sambungnya.
Legislator NasDem dari dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menyebut, program dukungan sangat diperlukan mengingat penerapan PPKM masih terus diperpanjang, bahkan kasus Covid-19 pun hingga kini belum menunjukan penurunan.
“Ketika itu kami sudah meminta agar jangan terlalu yakin akan pemulihan ekonomi sehingga menghentikan program-program dukungan seperti BPUM itu,” tandasnya.
Meskipun saat ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi sektor usaha kecil, Martin meminta agar para pelaku usaha tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah.
“Kita juga tidak bisa melonggarkan kalau penularan Covid-19 masih belum “manageable”. Sebab, tidak boleh terjadi lagi penularan yang tinggi sehingga hampir seluruh rumah sakit membludak dan obat-obatan pun sulit diperoleh,” ujar Martin.
Oleh karena itu, tambah Martin, sampai kondisi Covid-19 bisa dikelola dengan baik, maka tidak terelakkan pemerintah harus melaksanakan program-program dukungan terhadap UMKM.
“Dengan kondisi seperti sekarang, sebaiknya program seperti BPUM itu dilanjutkan. Paling tidak membantu usaha mikro untuk bertahan sampai dengan pelonggaran PPKM nanti diberlakukan,” ungkap Martin.
Martin juga menegaskan, dibutuhkan political will yang kuat untuk bisa membantu UMKM.
“Saya selalu menegaskan pentingnya Kemenkop-UKM untuk membangun data base terpadu agar kebijakan UMKM ke depannya bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Sumber : FraksiNasDem.com Jurnalis : Darwis
