Anggota DPR RI Martin Manurung mendorong pemerintah menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa Sumatra bagian utara sebagai bencana nasional.
Penetapan status itu bertujuan untuk memutus lingkaran setan susahnya penanganan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.
Menurut Martin, saat ini dalam penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Sumut seperti terjebak dalam lingkaran setan. Muncul serangkaian peristiwa yang saling terkait dan semakin memperburuk situasi, sehingga penanganan bencana menjadi lambat.
Martin mengatakan banyak pihak terjebak di dalam lingkaran tersebut tanpa ada solusi cepat yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.
Sebagai contoh, ada peristiwa penjarahan toko karena korban bencana sudah kehabisan bahan makanan. Penyebabnya adalah bantuan logistik yang terhambat sampai lokasi.
“Bantuan susah untuk sampai lokasi karena jalan yang terputus, truk pengangkut bantuan kekurangan BBM dan jaringan telekomunikasi yang putus. Jaringan telekomunikasi putus karena kerusakan infrastruktur dan terutama karena listrik PLN padam,” ujar Martin melalui keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Diketahui bahwa jaringan listrik PLN belum bisa dipulihkan karena jalan masih banyak yang putus akibat longsor, sehingga mobilisasi material dan proses perbaikan jaringan setrum pun terhambat.
Di sisi lain, pembukaan jalan dari longsoran juga terhambat karena terbatasnya alat berat dan kendala BBM untuk memobilisasi alat berat. Sedangkan distribusi BBM sendiri juga terhambat karena ada banjir dan longsor.
Martin mengatakan, lingkaran setan tersebut harus segera diputus. Perlu ada penanganan terpadu yang dipimpin pemerintah pusat.
Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kompleksnya masalah, luasnya wilayah terdampak, serta keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, Martin menilai sudah layak pemerintah pusat menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional.
“Ini berkejaran dengan waktu. Korban butuh pasokan logistik. Dengan ditetapkannya status menjadi bencana nasional, lingkaran setan tadi bisa diputus, penanganan bisa terpadu,” tutur Martin.
Dengan begitu, kata wakil ketua Badan Legislasi DPR itu, pemerintah pusat bisa memimpin dan mengkoordinasikan semua pihak terkait untuk melakukan penanganan bencana menjadi lebih cepat lagi.
“Penanganan terpadu adalah kunci dari percepatan penanganan bencana ini,” ucap legislator Fraksi Partai Nasdem itu.
Secara khusus, Martin menyoroti tentang pasokan BBM. dia meminta pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait dan Pertamina untuk mempercepat distribusinya, terutama di jalur distribusi logistik dan wilayah terdampak bencana.
Tujuannya, untuk memastikan truk pengangkut logistik tidak tersendat-sendat karena susahnya mendapat BBM.
“Di daerah pendukung yang ada di sekitar wilayah terdampak dan jalur-jalur distribusi, pasokan BBM harus tersedia, terutama solar. Bagaimana truk logistik mau jalan kalau solar langka?” ujar Martin.
Selain itu, alat-alat berat yang membuka dan memperbaiki jalur yang terputus serta melakukan pemulihan infrastruktur dasar juga harus dipastikan mendapatkan pasokan BBM yang cukup untuk mendukung operasionalnya.
Sumber: JPNN.com
Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
