TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Martin Manurung menilai stok vaksin covid-19 saat ini masih belum dapat membuat rasa tenang. Dengan jumlah masyarakat yang harus vaksinasi minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk dua kali penyuntikan tiap orang.
“Vaksinasi kita juga saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat. Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi,” ujar Martin dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Mei 2021.
Martin tidak ingin persoalan yang muncul pada penanganan pandemi sebelumnya kembali terulang. Menurutnya, pengalaman Indonesia di awal pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas pengujian dan pelacakan menjadi tidak maksimal. Hal itulah yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri yang lalu.
Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa. Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negara mereka dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat.
“Manajemen pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat,” kata Martin.
Martin mengatakan bahwa pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing ini tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. “Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN kita, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi.”
Untuk mencapai target-target tersebut, anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta.
“Kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup, Pak. Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu,” tutur Martin.
Yang terpenting, menurut dia, adalah pencatatan yang dilakukan dengan oleh baik Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak stakeholder terkait. Ia mewanti-wanti jangan sampai terulang persoalan vaksinasi yang tidak maksimal.
“Sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk kita dan perekonomian kita juga,” kata Martin.
Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi vaksinasi sampai saat ini adalah 24,9 juta vaksinasi dengan rincian: SDM kesehatan sudah 1,5 juta dosis pertama, dan penerima dosis kedua 1,4 juta; lansia dosis pertama 3,1 juta, dosis kedua 2,1 juta; dan petugas publik vaksinasi dosis pertama 10,4 juta dan dosis kedua 6,5 juta jiwa.
Sumber: tempo.co, Jurnalis: Caesar Akbar, Martha Warta Silaban
