Pemerintah Jangan Hanya Andalkan BUMN Untuk Vaksinasi

Validnews.id, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung menilai, stok vaksin covid-19 yang dimiliki Indonesia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan vaksinasi. Kondisi tersebut berdampak pada laju kecepatan vaksinasi.

“Kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi,” ungkap Martin dalam keterangan pers yang diterima, Rabu malam (27/5).

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja untuk mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) dengan vaksinasi. Akan tetapi, harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak swasta.

BUMN dianggap tidak akan sanggup sendirian untuk mengembang tugas tersebut, sehingga perlu dibuka kesempatan bagi pemangku kepentingan lain untuk berperan. Ditegaskan bahwa yang terpenting ialah pendataan harus dilakukan dengan baik oleh semua pihak.

“Jangan sampai terulang persoalan vaksinasi kita tidak maksimal, sehingga pandemi ini kemudian tidak selesai-selesai di kita dan lambat sekali progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk kita dan perekonomian kita juga,” urai anggota F-NasDem itu.

Martin menuturkan program vaksinasi jangan sampai terkesan tak siap seperti halnya sikap pemerintah di awal pandemi covid-19. Saat itu, ketidaksiapan pemerintah membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal, dan memunculkan kebijakan pembatasan sosial.

Pemerintah diminta belajar dari pengalaman Rusia yang berhasil melakukan testing terhadap 135 juta penduduk dari total 144 juta penduduknya. Capaian ini yang membuat Rusia berhasil mengelola pandemi tanpa perlu menerapkan pembatasan sosial secara ketat.

“Manajemen pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat,” ungkap dia.

Martin menegaskan bahwa pengalaman tidak maksimal dalam melakukan testing dan tracing Indonesia pada masa awal pandemi tidak boleh terulang pada program vaksinasi. Sebab ada 362 juta dosis vaksin yang dibutuhkan untuk 181 juta penduduk sasaran vaksin.

“Saya mau ingatkan sekarang kepada kita semua, khususnya kepada direksi BUMN, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi kita juga saya lihat kecepatannya belum maksimal, belum cepat,” kata Martin.

Sumber: validnews.id, Penulis: Wandha Nur Hidayat, Editor: Leo Wisnu Susapto