JAKARTA (25 September 2023): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendukung langkah pemerintah yang ingin mengatur pengendalian niaga elektronik atau e-commerce berbasis media sosial.
“Menurut saya sangat perlu, agar perkembangan e-commerce dapat complimentary dengan pedagang pasar. Salah satunya yang perlu diatur, menurut saya, agar para pelaku e-commerce juga disyaratkan agar memiliki lapak juga. Juga perlu pengawasan atas barang yang dijual bukan barang impor ilegal, sehingga terjadi predatory pricing terhadap pedagang pasar,” ungkap Martin, Sabtu (23/9).
Lebih jauh Martin menerangkan, pedagang pasar harus diberi pelatihan dan jaringan untuk bisa memiliki akses yang lebih luas terhadap e-commerce. Pengaturan antara peran platform media sosial dengan e-commerce, juga harus diatur.
“Juga sebaiknya diatur peran antara platform media sosial dan e-commerce. Hal ini penting agar ada tertib niaga,” jelas legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut kementerian terkait akan membuat aturan mengenai e-commerce berbasis media sosial. Jual beli secara online di media sosial mulai berdampak pada anjloknya pendapatan pedagang di pasar.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Jokowi mengatakan jualan secara online menggunakan medsos ini harus segera diatur karena dapat berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar.(gus/fraksinasdem.org*)
