Komisi XI DPR Minta Pemerintah Hapus Kredit KUR Korban Bencana Sumatera

Jadi intinya…
⦁ Martin Manurung dorong kebijakan khusus KUR bagi korban bencana Aceh, Sumut, Sumbar.
⦁ Ia usulkan penghapusan kredit atau waktu pemulihan lebih panjang bagi debitur parah.
⦁ Pemerintah pusat dan daerah salurkan Rp268 M BTT serta bantuan logistik untuk korban.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, mendorong pemerintah memberikan kebijakan tambahan bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menilai korban dengan dampak sangat parah perlu mendapatkan kebijakan khusus berupa penghapusan kredit.

Martin mengatakan kebijakan relaksasi KUR berupa restrukturisasi, termasuk perpanjangan tenor maupun penjadwalan ulang, merupakan langkah baik. Namun, menurutnya, kerusakan akibat bencana tidak dialami secara merata. Banyak debitur kehilangan sumber usaha yang sebelumnya dijadikan agunan.

“Pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur, tidak sama,” ujar Martin. Ia mencontohkan sawah dan ladang yang hilang tertimbun material longsor, toko dan bengkel yang hanyut terbawa banjir, hingga debitur yang kehilangan anggota keluarga yang selama ini membantu menjalankan usaha.

“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada Pemerintah. Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” katanya.

Kehadiran Negara Penting

Martin menjelaskan, kebijakan khusus tersebut dapat berupa pemberian waktu pemulihan lebih panjang hingga kondisi korban benar-benar stabil, atau bahkan penghapusan piutang bagi debitur yang kehilangan keluarga maupun seluruh harta benda.

“Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran negara sangat penting dalam situasi ini. “Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” pungkasnya.

Pusat-Daerah Gotong Royong Bantu Aceh dan Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran penuh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” kata dia dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik.

Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan, di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, dan Jawa Timur Rp5 miliar.

“Bu Khofifah langsung turun,” tambahnya.

Bantuan Sejumlah Daerah

Kemudian, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, dan Gorontalo Rp1 miliar.

“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,” jelas Tito.

Sumber: liputan6.com
Editor: Luqman Rimadi