Jakarta: Indonesia diminta belajar dari Provinsi Fujian, Tiongkok, dalam menangani virus korona (covid-19). Fujian dianggap berhasil bangkit dari serangan wabah yang telah menyebar di ratusan negara itu.
“Kiat-kiat pemulihan yang dilakukan Provinsi Fujian merupakan praktik terbaik yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia,” kata Ketua DPP Bidang Hubungan Internasional (HI) Partai NasDem, Martin Manurung, dalam seminar online dengan perwakilan pemerintah Tiongkok bertema Experience Exchange Fighting Covid-19 Pandemic Between Indonesia and China, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
Wakil Ketua Komisi VI itu juga meminta seluruh provinsi di Indonesia meniru konsep yang diterapkan pemerintah Fujian. Terutama, dalam menerapkan kenormalan baru.
Dalam menghadapi wabah virus korona, Presiden Tiongkok Xi Jinping memiliki dua prioritas penanganan. Pertama, kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan prinsip pencegahan ilmiah. Kedua, implementasi kebijakan yang tepat dan mendorong normalisasi kegiatan ekonomi dengan tertib.
“Baik perusahaan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, dan PMA,” kata Konsulat Departemen Perdagangan Pemerintah Provinsi Fujian Wu Fei.
Prioritas tersebut terbukti ampuh menanggulangi dampak virus korona. Bahkan, Provinsi Fujian mampu memulihkan perdagangan luar negeri hingga 100 persen.
Tak hanya itu, pusat perbelanjaan, toko, dan pasar grosir pertanian kembali normal 100 persen. Adapun tingkat pembukaan pasar mencapai 99 persen.
Salah satu kunci sukses keberhasilan yaitu koordinasi. Komando koordinasi dipegang pemerintah provinsi.
“Pada Provinsi Fujian, ada 24 unit anggota dan sembilan kota serta satu kabupaten membentuk mekanisme kepemimpinan terkoordinasi dengan kerja sama horizontal yang erat, dan hubungan antara provinsi dan kota,” kata Wu Fei.
Provinsi Fujian juga memiliki lima gugus tugas, yakni perdagangan luar negeri, investasi asing, perdagangan, layanan, dan pelabuhan.
“Masing-masing melakukan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” jelas Wu Fei.
Gugus tugas rutin menggelar rapat setiap pekan untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Apabila ada kesulitan yang dihadapi di lingkup provinsi, masalah tersebut akan diserahkan ke tingkat Pusat.
“Hal yang tak kalah penting, kami meningkatkan kolaborasi antara departemen. Kami memperkuat kerja sama strategis dengan kantor perpajakan, bea cukai, dan departemen-departemen yang lain untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengawasan perdagangan luar negeri dan inovasi layanan,” ujar dia.
Sumber: medcom.id
