Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, meminta pemerintah melanjutkan program elektrifikasi desa-desa terluar, tertinggal, dan terdepan. Program tersebut tak boleh dihentikan.
Hal itu disampaikan Gobel saat menerima delegasi DPRD dari Sumatra Utara dan kepulauan Nias yang didampingi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Martin Manurung. Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat Nias, khususnya Nias Selatan, tentang aliran listrik dan transportasi menuju ke Kepulauan Nias.
“Program listrik untuk desa-desa 3T jangan disetop. Ini hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Sudah mendesak,” kata Gobel melalui keterangan tertulis, Senin, 13 November 2023.
Politikus Partai NasDem itu menyampaikan listrik merupakan wahana penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu sumber energi itu dinilai sebagai sarana bagi masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Dia menyampaikan 95 persen desa di Indonesia sudah teraliri listrik. Masih ada lima persen lagi yang belum tersentuh listrik.
“Jangan lihat angkanya, tapi lihat manusianya. Selain itu, Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Tentu kita malu masih ada desa yang masih gelap gulita. Listrik itu kebutuhan dasar, bukan lagi kebutuhan mewah. Jadi sudah mendesak untuk dipenuhi. Indonesia sudah harus 100 persen bebas gelap,” kata Gobel.
Dia menegaskan pengadaan listri untuk daerah 3T harus menjadi prioritas. Jangan sampai pengadaann salah satu sumber energi itu dianaktirikan.
Hal itu disampaikan Gobel menyikapi sikap pemerintah yang memberikan subsidi untuk mobil listrik, kereta cepat, dan beragam insentif untuk perusahaan-perusahaan besar.
“Mestinya, listrik untuk desa-desa terluar, terdepan, dan tertinggal ikut mendapat prioritas. Mereka adalah wajah kita karena berada di perbatasan-perbatasan dengan negara-negara lain. Jadi wajah makmur dan maju harus tecermin,” ungkap dia.
Dia menyampaikan PLN memiliki roadmap 100 persen seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada 2022-2025. Perusahaan BUMN ini mengganggarkan dana sebesar Rp23,95 triliun untuk program tersebut.
Total ada 5.692 desa dan mencakup 636.257 pelanggan. Sebagian program tersebut sudah berjalan, namun tiba-tiba dihentikan pada tahun ini.
“Saya akan panggil pihak-pihak terkait dari Kementerian Keuangan, PLN, dan juga dari komisi-komisi terkait di DPR RI mengapa program ini mengalami kendala,” kata Gobel.
Selain itu, Gobel juga mengatakan akan memanggil direksi PT ASDP dan Kementerian Perhubungan tentang penghentian operasi kapal ASDP dari Sibolga ke Nias. “Ini sebentar lagi ada Natal dan Tahun Baru, tentu warga Nias sangat membutuhkan kemudahan transportasi untuk mudik. Harus ada solusi mendesak. Kita harus melayani mereka,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyampaikan masih ada 98 desa di Sumut yang belum teraliri listrik. Dari jumlah itu, katanya, 52 desa berada di Kepulauan Nias.
“Sebagian besar ada di tiga kecamatan,” kata martin.
Sumber : Medcom.id
