Martin Minta Pemerintah Transparan soal Keberadaan Vaksin

Sempat dinyatakan oleh Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, saat ini ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-12 yang belum terpakai.

“Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?” ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/8).

Oleh karena itu, tambah Martin, Pemerintah pusat sebaiknya terbuka saja mengenai keberadaan vaksin ini.

“Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah,” tanya Martin.

Seperti diketahui, surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi mensyaratkan kartu vaksin, minimal dosis pertama.

“Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi,” tegas Martin.

Legislator NasDem dari dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) inipun meminta Pemerintah lebih transparan mengenai keberadaan vaksin di daerah.

“Jangan sampai Pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah,” pungkas Martin.

Sumber : RMOL SUMUT Penulis : Jonris Purba