Mediaindonesia.com,- Pembentukan induk usaha (holding) BUMN pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM dipercaya bisa meningkatkan kapasitas perusahaan negara yang terlibat dalam menjalani usahanya.
Keberadaan holding juga dianggap lebih efektif untuk mengungkit daya saing serta kapasitas ultramikro (UMi) serta UMKM jika dibanding melalui upaya-upaya yang sudah dilakukan melalui kolaborasi BUMN selama ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung mengatakan pembentukan holding pembiayaan UMi dan UMKM akan memperkuat permodalan dan layanan tiap BUMN yang terlibat.
“Jaringan akan lebih kuat karena jaringan BRI yang cukup luas bisa mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Kalau disiapkan dengan baik, hasilnya bisa positif. Ini akan lebih efektif (jika dibanding kolaborasi eksisting BRI, PNM, dan Pegadaian) karena dari sisi kelembagaan dan permodalan akan lebih kuat,” ungkapnya, kemarin.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Menurutnya, keberadaan holding akan berdampak positif terhadap perekonomian negara karena mempercepat perputaran uang untuk masyarakat.
Akan tetapi, ada tujuh prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah apabila ingin rencana pembentukan holding berjalan optimal. Ketujuh prasyarat ini ialah pertama, pembentukan holding harus sesuai realitas, wilayah, serta kebutuhan UMi dan UMKM. Kedua, harus ada fokus segmen dan wilayah yang jelas sebelum pengembangan program kerja holding dikembangkan bertahap ke seluruh daerah.
“Ketiga, adanya program pemberdayaan dan sikap proaktif dari penyedia jasa. Keempat, harus ada sinergi dengan program dan target program pemerintah. Kelima, adanya database dan sinkronisasi data dengan semua pihak terkait,” kata Deddy.
Dia juga menyebut pembentukan holding BUMN pembiayaan UMi dan UMKM harus dilakukan dengan organizational engineering dan transitional process yang mulus antara ketiga entitas calon anggota, yakni BRI, PT Pegadaian (persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (persero).
Terakhir, Deddy menyarankan ada proses integrasi dan interkorelasi bisnis yang saling menguatkan dan sinergis antara ketiga BUMN itu. Apabila ketujuh prasyarat di atas bisa terpenuhi, manfaat yang akan muncul dari holding BUMN pembiayaan UMi dan UMKM dipercaya akan besar.
Wacana pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UKM disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini terkait upaya mengurangi besaran bunga pembiayaan terhadap pelaku usaha kecil.
“Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9%, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu, kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI,” kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/11).
Bantuan ADB
Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia. Dana itu diberikan untuk menunjang upaya pemerintah memperluas akses keuangan bagi UMKM, serta kelompok marjinal seperti perempuan dan kaum muda.
Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif akan membantu pemerintah menyasar dan memantau inklusi keuangan secara lebih baik, meningkatkan infrastruktur pembayaran, serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan. (Jurnalis: Desipan Nurhidayat)
Sumber: mediaindonesia.com
