Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, berharap Gubernur Bank Indonesia (BI) mendatang yang akan menggantikan Perry Warjiyo mampu mengoperasikan bauran kebijakan moneter secara efektif.
Selain itu memiliki kemampuan komunikasi yang prima kepada publik dan pelaku pasar keuangan.
DPR menilai kapabilitas kepemimpinan bank sentral sangat menentukan dalam memberikan sinyal kebijakan yang jernih dan tepat untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan bersikap dan kriteria ideal pimpinan bank sentral tersebut disampaikan oleh Martin Manurung dalam keterangan resminya pada Senin (10/8/2026).
“Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” kata Martin.
Martin mengingatkan bahwa sosok yang bakal menduduki kursi nomor satu di Bank Indonesia wajib menguasai serta menjalankan amanat regulasi ketatanegaraan secara utuh.
Khususnya Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Di samping itu, ia menggarisbawahi krusialnya menjaga marwah dan independensi bank sentral saat berinteraksi maupun berkoordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Gubernur BI mendatang harus mampu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi bank sentral,” kata Martin.
Serta mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” tegasnya.
Politikus partai NasDem tersebut menyimpulkan bahwa meskipun sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Harmonisasi tersebut wajib berjalan tanpa melompati atau mencederai batas independensi yang dimiliki Bank Indonesia,” tukasnya.
Sumber: Daulat.co
Editor: Alex Marza
