Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen patut diapresiasi. Dari batas bawah dan atas target itu, dapat ditangkap bahwa tahun 2027 diharapkan perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 6 persen.
Setelah bertahun-tahun perekonomian nasional tumbuh di sekitar 5 persen, Indonesia memang membutuhkan lompatan yang lebih besar apabila ingin mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pemerintah merangkumnya dengan cukup baik melalui tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Akan tetapi, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan kemajuan, atau kesejahteraan, yang berkelanjutan. Sebab, penting pula untuk dijawab tentang bagaimana pertumbuhan itu dicapai dan siapa yang menikmati manfaatnya. Karena itu, pembahasan mengenai target pertumbuhan 6 persen seharusnya tidak berhenti pada angka, tetapi juga menyentuh fondasi yang menopangnya.
Investasi Sebagai Mesin Pertumbuhan
Dalam berbagai paparan pemerintah terkait KEM-PPKF RAPBN 2027, terlihat adanya kesepahaman bahwa investasi akan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang terbesar perekonomian. Bappenas sendiri menargetkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen pada tahun 2027.
Target tersebut tentu memberikan sinyal positif. Namun masih terdapat sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab lebih rinci. Dari mana sumber utama investasi tersebut akan berasal? Berapa kontribusi yang diharapkan dari sektor swasta, pemerintah, dan Danantara? Bagaimana iklim usaha perlu diperbaiki agar mampu meningkatkan kepercayaan investor? Jenis investasi seperti apa yang ingin didorong agar menghasilkan efek pengganda terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis. Jawabannya akan menentukan apakah target pertumbuhan yang ambisius tersebut memiliki landasan yang cukup kuat untuk dicapai secara realistis.
Masalah Lama yang Belum Terselesaikan
Sesungguhnya, daripada sekadar mencari tambahan investasi, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Investasi hanya akan efektif mendorong pertumbuhan apabila masuk ke dalam sistem perekonomian yang efisien.
Di sinilah tantangan Indonesia yang sesungguhnya. Selama beberapa tahun terakhir, tingkat efisiensi investasi nasional yang tercermin dalam Incremental Capital Output Ratio (ICOR) masih berada pada kisaran 6. Artinya, untuk menghasilkan tambahan output sebesar 1 persen, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara Asia Timur yang berhasil tumbuh pesat dan keluar dari jebakan pendapatan menengah dengan ICOR pada kisaran 3 hingga 4.
Konsekuensinya sangat nyata. Jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen ingin dicapai dengan ICOR sebesar 6, maka kebutuhan investasi Indonesia mencapai sekitar 36 persen dari PDB atau berkisar antara Rp9.300 triliun hingga Rp9.700 triliun. Sebaliknya, apabila efisiensi ekonomi mampu ditingkatkan sehingga ICOR turun ke kisaran 5 hingga 5,5, kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang sama dapat berkurang secara signifikan menjadi sekitar Rp7.800 triliun hingga Rp8.500 triliun.
Karena itu, fokus kebijakan bukan seberapa besar investasi yang masuk, tetapi produktivitas investasi tersebut menghasilkan nilai tambah. Peningkatan efisiensi investasi harus ditempatkan sejajar dengan agenda peningkatan investasi itu sendiri. Tanpa perbaikan efisiensi, Indonesia akan terus membutuhkan modal yang semakin besar hanya untuk menghasilkan pertumbuhan yang relatif sama.
Produktivitas Sebagai Kunci
Hal berikutnya yang lebih menentukan dalam jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah produktivitas. Peraih Nobel Ekonomi, Robert Solow, menunjukkan bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang bukanlah akumulasi modal semata, melainkan peningkatan produktivitas atau Total Factor Productivity (TFP).
Penjelasan sederhananya adalah sebuah negara tidak dapat terus bertumbuh hanya dengan membangun lebih banyak proyek, memperbesar kredit, atau meningkatkan investasi. Pada titik tertentu, yang menentukan adalah kemampuan menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang sama.
Dalam konteks Indonesia, pesan tersebut sangat relevan. Kita relatif berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan. Perbankan memiliki tingkat permodalan yang kuat, risiko kredit yang terkendali, dan likuiditas yang memadai. Kredit perbankan bahkan diproyeksikan tumbuh mendekati 10 persen pada tahun 2027.
Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sulit bergerak jauh di atas 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekadar ketersediaan dana atau pembiayaan. Persoalannya adalah bagaimana pembiayaan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, teknologi, riset, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum harus menjadi bagian utama dari strategi pertumbuhan. Semua itu adalah prasyarat yang harus kita miliki, atau paling tidak, kita sedang melakukan segala daya upaya untuk menggapainya.
Pertumbuhan Harus Terlihat dalam Lapangan Kerja
Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau tingginya angka PDB. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi lapangan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih baik, dan kesempatan hidup yang lebih besar bagi masyarakat.
Karena itu, target pertumbuhan ekonomi 6 persen seharusnya disertai target penciptaan lapangan kerja yang lebih jelas dan terukur. Bappenas menargetkan proporsi pekerjaan formal mencapai sekitar 40 persen pada tahun 2027. Target tersebut patut didukung, tetapi strategi untuk mencapainya perlu dijelaskan secara lebih rinci.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan. Tanpa itu, kita berisiko menghadapi situasi di mana ekonomi tumbuh tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berhasil menurunkan kemiskinan dan ketimpangan adalah pertumbuhan yang memperluas kesempatan kerja, terutama pada sektor manufaktur, agroindustri, dan sektor-sektor produktif dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
Hilirisasi dan Nilai Tambah yang Lebih Luas
Agenda hilirisasi yang menjadi andalan pemerintah layak didukung karena berpotensi menciptakan keterkaitan industri yang lebih kuat dan mendorong transformasi ekonomi nasional.
Namun keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk atau jumlah fasilitas pengolahan yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana hilirisasi mampu meningkatkan ekspor, memperluas basis industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah.
Selain itu, hilirisasi juga tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pengolahan mineral semata. Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekonomi maritim yang selama ini masih menyimpan ruang luas untuk peningkatan nilai tambah. Hilirisasi yang menyentuh sektor-sektor tersebut berpotensi menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Dari Pertumbuhan Menuju Kesejahteraan
Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan terbesar Indonesia dalam mengejar pertumbuhan ekonomi bukan sekadar mencari investasi atau pembiayaan tambahan. Indonesia harus menyiapkan peta jalan menuju kesejahteraan.
Peta jalan tersebut hanya dapat terwujud apabila setiap rupiah investasi, kredit, dan APBN mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja yang lebih banyak, serta nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah tujuan yang layak didukung. Namun yang lebih penting dari angka tersebut adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sebab keberhasilan ekonomi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa tinggi angka yang tercatat dalam statistik, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
Seperti sering dikatakan oleh Presiden, “Saya sudah lama jadi orang Indonesia!” Maka, pertumbuhan 6 persen tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Peningkatan investasi, produktivitas, penambahan lapangan kerja dan nilai tambah akan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk melangkah menuju negara maju dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh rakyat.
Penulis adalah Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem.
Sumber: detik.com
