Dua aliran pemikiran besar dalam ilmu ekonomi kini kembali mengemuka dalam diskursus kebijakan di Indonesia. Aliran pertama adalah Neoklasik yang mengedepankan peran mekanisme pasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Secara singkat, aliran ini percaya bahwa pasar pada dasarnya tidak memerlukan banyak intervensi. “Invisible hand” melalui mekanisme permintaan dan penawaran diyakini, dalam jangka panjang, akan membawa ekonomi menuju titik efisiensi. Karena itu, berbagai bentuk intervensi dianggap hanya akan menimbulkan distorsi dan inefisiensi yang berbiaya tinggi.
Aliran kedua adalah Keynesian, yang diambil dari nama John Maynard Keynes, penulis buku The General Theory of Employment, Interest and Money. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa efisiensi saja tidak cukup. Sebab, titik yang efisien belum tentu menghasilkan “full employment” ketika sumber daya tidak terutilisasi secara optimal. Karena itu, pemerintah perlu hadir melalui berbagai kebijakan untuk mendorong utilisasi sumber daya agar ekonomi bergerak lebih cepat dan tumbuh. Keynes bahkan mengkritik keyakinan bahwa pasar akan selalu menemukan keseimbangannya sendiri dalam jangka panjang. “In the long run we are all dead,” katanya.
Pemikiran Keynes lahir sebagai respons atas Depresi Besar di Amerika Serikat pada 1930-an. Saat itu, pendekatan ekonomi klasik dinilai gagal mengatasi lesunya ekonomi yang berkepanjangan. Kebijakan yang terlalu berfokus pada sisi penawaran, seperti mendorong produksi dan memberi ruang lebih besar kepada dunia usaha, tidak cukup untuk mengangkat ekonomi keluar dari depresi.
Menurut Keynes, persoalannya justru terletak pada sisi permintaan, tepatnya permintaan agregat. Negara perlu mendorong permintaan agregat agar meningkat. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang mengutak-atik sisi penawaran, tetapi juga perlu menjalankan proyek-proyek padat karya. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, gedung pemerintah, hingga perawatan taman dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong daya beli masyarakat. Tujuannya adalah membawa ekonomi menuju kondisi “full employment”. Karena peran negara yang begitu aktif, para pengkritiknya kemudian menyebut pendekatan ini sebagai activist state.
Namun, peran negara yang terus membesar selama beberapa dekade juga memunculkan persoalan baru. Ekonomi Amerika memang berhasil keluar dari depresi, tetapi kemudian menghadapi stagflasi: pertumbuhan stagnan, inflasi tinggi, suku bunga naik, dan pengangguran meningkat akibat banyak perusahaan tidak mampu bertahan.
Dalam situasi itulah Ronald Reagan muncul dengan kritik keras terhadap peran negara. “Government is not the solution to our problem; government is the problem,” katanya.
Reagan kemudian memangkas peran pemerintah dalam ekonomi. Kontrol harga BBM dicabut, belanja negara dipotong, pajak diturunkan, deregulasi diperluas, dan jumlah uang beredar dikendalikan untuk menekan inflasi. Pendekatan yang menekankan small government dan memberi ruang lebih besar kepada swasta inilah yang kemudian dikenal sebagai neoliberalisme.
Hasilnya, ekonomi Amerika kembali mengalami ekspansi. Pertumbuhan membaik dan inflasi menurun. Namun, keberhasilan itu juga membawa konsekuensi lain. Kesenjangan ekonomi meningkat, sementara utang negara melonjak akibat pemotongan pajak dan kenaikan anggaran militer.
Lalu apa artinya bagi kita?
Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan ekonomi pada akhirnya tidak ditentukan oleh ortodoksi satu aliran pemikiran, baik Neoklasik maupun Keynesian. Tidak ada pendekatan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah.
Kebijakan selalu merupakan respons terhadap situasi yang dihadapi. Karena itu, yang paling penting adalah kemampuan membaca realitas secara tepat dan jujur. Dari situlah arah kebijakan ditentukan: sejauh mana negara perlu berperan, dan sejauh mana pasar harus bekerja. Berpegang secara kaku pada satu aliran tidak akan cukup menjawab persoalan, sebab kenyataan selalu bergerak di antara berbagai tarikan pemikiran tersebut.
Martin Manurung
Pembelajar ekonomi.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem
